Negara Yang Tidak Memiliki Kekuatan Militer

Kekuatan militer sangatlah vital keberadaannya bagi sebuah negara. Negara yang memiliki kekuatan militer sangat kuat, akan dianggap sebagai negara yang sangat makmur dan jauh dari kata kriminalisasi. 

Kekuatan militer ibarat sebuah pondasi yang harus dibangun oleh sebuah negara. Jika pondasi yang dibangun dengan sangat kuat, bukan tak mungkin negara tersebut dapat berdiri dengan kokoh diatas negara lainnya.

Untuk itu banyak negara di dunia saling berlomba dengan negara lainnya dalam membangun kekuatan militer kuat. Bahkan banyak negara yang tak segan-segan mengeluarkan dana yang sangat besar demi perkembangan dan kemajuan militer negaranya. 

Semua kebutuhan yang berkaitan dengan militer seperti senjata, riset, pelatihan, hingga biaya untuk gaji bagi para perwira dan prajurit akan selalu di utamakan oleh negara.

Tapi tak berarti semua negara merasa butuh dan bergantung pada keberadaan militer. ternyata di dunia ini ada juga negara yang tidak menyukai keberadaan militer. Di kala negara lain sibuk dalam membangun kekuatan militernya, negara seperti Haiti malah menghapus keberadaan militer di negaranya. 

Andorra
 

Nama Andorra sempat menjadi buah bibir saat negara kecil ini dengan sangat berani menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1914. Bagaimana tidak, negara ini menyatakan perang terhadap negara sebesar Jerman yang memiliki kekuatan militer sangat besar padahal saat itu Andorra hanya memiliki 10 orang tentara. 

Meski kini jumlah personil tentara mereka telah bertambah, jumlah tentara di Andorra hanyalah 240 orang saja dan mereka sebenarnya hanya difungsikan untuk menciptakan perdamaian semata, bukan untuk berperang.

Untuk mengatasi kondisi darurat militer yang mungkin melanda negara mereka, pemerintah Andorra kemudian menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk menjadi pelindung mereka. 

Saat ini tercatat ada dua negara yang menjadi pelindung Andorra yakni Prancis dan Spanyol. Selain itu mereka juga memiliki ikatan kerjasama dengan NATO sehingga pasukan NATO akan ikut membantu melindungi Andorra jika diperlukan.

Federasi Mikronesia

 

Federasi Mikronesia meraih kemerdekaannya pada 1979, dan sejak itu menghapuskan kekuatan militer nya. Pada 1986, mereka menandatangani Compact of Free Association dengan Amerika Serikat, yaitu perjanjian bahwa pertahanan Federasi Mikronesia menjadi tanggung jawab AS. 

Selain itu, warga Mikronesia tidak perlu visa untuk bekerja di AS, dan begitu pula sebaliknya.

Sementara warga Mikronesia bergantung pada AS untuk pertahanan negaranya, mereka juga dapat mendaftar pada angkatan bersenjata AS. Ketika Amerika terlibat perang dengan Irak dan Afghanistan, jumlah militer yang berasal dari warga Mikronesia yang tewas jauh lebih banyak daripada militer yang berasal dari warga AS.

Haiti

 

Haiti adalah negara miskin, dan salah satu penyebab kemiskinan itu karena kekacauan politik yang terjadi di sana. Ironisnya, kekacauan politik yang menyebabkan berbagai masalah dan kekacauan itu disebabkan oleh militer.

Pada 16 Desember 1990, Jean-Bertrand Aristide terpilih menjadi presiden di Haiti. Kurang dari setahun, pemerintahannya dikudeta oleh militer. Haiti pun kemudian mengalami pemerintahan militer sampai 1994, ketika PBB akhirnya turun tangan dan dengan paksa menggulingkan kepemimpinan militer Haiti.

Setelah Jean-Bertrand Aristide diangkat kembali menjadi presiden, langkah awal yang dilakukannya adalah membubarkan angkatan bersenjata di negaranya, sebelum mereka dapat menimbulkan masalah lebih lanjut. Setelah militer Haiti dibubarkan, negara itu bergantung pada pasukan PBB untuk masalah keamanan.

Kepulauan Solomon

 

Jika melihat kondisi geografis Kepulauan Solomon yang terdiri atas ribuan pulau, maka akan terasa sangat aneh jika negara ini tidak memiliki kekuatan militer sama sekali. 

Langkah penghapusan kekuatan militer di Kepulauan Solomon diambil pada tahun 1893 atau sejak Inggris menyatakan diri sebagai negara protektorat dari Kepulauan Solomon. Selama Perang Dunia II negara ini juga menjalin kerjasama dengan Inggris.

Dengan bantuan Inggris, Kepulauan Solomon terbukti mampu menjaga stabilitas keamanannya sampai sekitar 1998. Akan tetapi sejak tahun 1998 hingga tahun 2006, keamanan negara itu banyak diwarnai dengan berbagai konflik akibat kegagalan pemerintahan, kasus kejahatan, dan konflik antar etnis. 

Untuk memulihkan perdamaian di Kepulauan Solomon, Australia dan Selandia Baru akhirnya memutuskan untuk ikut campur dan membantu mengatasi keamanan di Kepulauan Solomon.

Kostarika

 

Kosta Rika akan baik-baik saja tanpa militer, itulah yang diyakini oleh pemerintah dan rakyatnya. Faktanya, militer dihapus di negara itu, karena dianggap lebih baik tidak ada.

Penghapusan militer itu dimulai pada 1948, ketika terjadi pergolakan politik yang melibatkan militer, dan kemudian meledak menjadi perang saudara yang berlangsung 44 hari dan menewaskan 2.000 orang. 

Untuk memastikan konflik berdarah semacam itu tidak pernah terjadi lagi, pemerintah yang baru pun segera menyusun sebuah konstitusi yang tidak hanya menjamin pemilu bebas dan terbuka, tetapi juga menghapuskan angkatan bersenjata negara itu.

Meski tidak lagi memiliki militer, Kosta Rika bukan berarti kehilangan kekuatan. Pada 2011, negara itu menghabiskan anggaran sekitar US$ 300 juta untuk polisi bersenjata dan penjaga pantai, dengan persenjataan setingkat militer. 

Bahkan, anggaran pertahanan mereka telah berkembang tiga kali lebih besar dari Nikaragua, negara tetangganya di utara, yang sering terlibat dalam sengketa perbatasan dengan Kosta Rika.

Liechtenstein

 

Liechtenstein merupakan negara yang mengambil keputusan menghapus kekuatan militernya secara sukarela. Penghapusan kekuatan militer Liechtenstein dilakukan pada tahun 1868 setelah terjadinya Perang Austro-Prusia. Saat itu keputusan ini diambil karena biaya untuk anggaran militer dianggap terlalu mahal bagi negara ini.

Setelah penghapusan kekuatan militer tersebut, Liechtenstein kemudian dibebaskan dari Konfederasi Jerman, dan sebagai akibatnya mereka harus bertindak sendiri untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. ampai saat ini tidak ada satupun negara yang tercatat memiliki perjanjian kerjasama untuk melindungi negara ini jika suatu saat terjadi kondisi darurat.

Marutius

 

Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 1968, Mauritius menghapus kekuatan militer di negaranya, dan tidak pernah mengembangkan pertahanan nasional. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Afrika, Mauritius hanya menghabiskan 0,3 persen dari produk domestik brutonya untuk pertahanan, yang terdiri dari kepolisian, Special Mobile Force (SMF), dan penjaga pantai. 

Secara keseluruhan, Mauritius hanya memiliki 10.115 personil yang bekerja pada badan-badan tersebut. 

Badan-badan itu bertugas menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, kerusuhan, sampai misi SAR, namun tidak ditujukan untuk menangani pertahanan nasional. Meski begitu, Mauritius menerima pelatihan kontraterorisme dari Amerika Serikat, dan penjaga pantainya bekerjasama dengan Angkatan Laut India.

Panama

 

Panama mengalami masalah bahkan trauma dengan militer, dan hal itulah yang menjadikan negara tersebut menghapuskan militernya. Pada 1968, militer di Panama melakukan kudeta terhadap pemerintahan Arnulfo Arias Madrid yang terpilih secara demokratis. 

Itu merupakan kudeta ketiga kalinya, dan kudeta itu berhasil mengambil alih kekuasaan. Setelah itu, militer memainkan peran utama dalam pemerintahan Panama sepanjang 1980-an, ketika Jenderal Manuel Noriega berkuasa.

Semula, Amerika mendukung Manuel Noriega. Tetapi, karena praktik korupsi, perdagangan narkoba, dan kecurangan dalam pemilu tersebar luas di Panama, ketegangan antara Panama dengan AS mulai meningkat. 

Sampai kemudian, pada 1989, AS menginvasi Panama, menjatuhkan Noriega dari kekuasaannya, dan mengantarkan Panama pada pemilu yang demokratis.

Karena ketidakpercayaan serta trauma masyarakat Panama yang mendalam terhadap militer, pemerintah yang baru pun kemudian mengamandemen konstitusi, dan membubarkan militer pada 1994. Meskipun memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan AS, Panama tetap menolak izin AS yang ingin mendirikan pangkalan militer di wilayah perbatasannya.

Vatikan

 

Saat ini Vatikan tercatat sebagai negara terkecil di dunia. Meski demikian, negara ini memiliki posisi yang cukup penting di dunia karena merupakan lokasi paling penting bagi umat Katolik Roma. 

Karena begitu pentingnya negara ini, ada banyak kekuatan militer yang dibentuk untuk melindungi negara ini dan sang Paus. Pasukan utama yang dahulu pernah melindungi negara ini adalah Garda Noble dan Palatine Garda. Namun sejak tahun 1970 Paus Paulus VI telah menghapuskan kedua kelompok itu.

Saat ini yang bertugas untuk menjaga keamanan di Vatikan adalah pasukan Kepausan Swiss Guard. Selain itu juga ada Gendarmerie Corps, tetapi kelompok ini lebih dianggap sebagai kekuatan sipil daripada militer. 

Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, kontrol lalu lintas, pengawasan perbatasan, dan menyelidiki kegiatan kriminal. Meski kini tidak memiliki kekuatan militer sendiri, Vatikan tidak perlu merasa takut jika negaranya diserang oleh negara lain. 

Hal ini dikarenakan Italia bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi negara kecil yang terletak di dalam ibukota Italia tersebut.

Nah itulah kawan, negara-negara di dunia yang tidak memiliki kekuatan militer. Memang militer menjadi hal yang sangat penting bagi keamanan suatu negara. Militer menjadi penghuni garis depan dalam sebuah negara.

Memang tak salah bila negara saling berlomba dalam membangun kekuatan militer yang kuat. Namun untuk membangun negara yang kuat dan sehat tak hanya militer saja yang diutamakan, ekonomi serta politik di suatu negara juga harus diperhatikan.

 

 

 

 

Sumber